SEMINAR PROVINSI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA SDKI 2007 PROYEK MACRO INTERNATINAL-USAID KALIMANTAN TIMUR , 21 MARET 2011

Sehubungan diutus oleh PW Muhammadiyah Kaltim untuk memenuhi undangan Kepala BKKBN Propinsi Kalimantan Timur, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL SEMINAR PROVINSI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA SDKI 2007
PROYEK MACRO INTERNATINAL-USAID
KALIMANTAN TIMUR , 21 MARET 2011

Setelah mendengar pemaparan dari pembicara seminar, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam rangka menunjang program Pembangunan berwawasan kependudukan, Program KB merupakan bagian integral dari program kependudukan
2. Guna meningkatkan kualitas SDM, salah satu focus yang harus dilaksanakan adalah adanya keserasian kebijakan kependudukan dan revitaralisasi program KB dengan sasaran TFR 2,1 dan NRR 1 pada tahun 2014.
3. Berdasarkan data SDKI tahun 2011 menggambarkan bahwa kemampuan seorang wanita untuk melahirkan anak, rata-rata 2 - 3 anak.
4. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Laju Pertumbuhan Penduduk 3,81% (hasil Sensus 2010), yang memiliki struktur penduduk yang masih banyak dipenuhi oleh usia dini (0-9 th) dan usia kerja hal ini akan memberikan konsekuensi pada pemerintah daerah dalam hal penyediaan anggaran dan program yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penduduk kelompok usia tersebut seperti KIA, gizi, pendidikan dan lapangan pekerjaan.
5. Pemakaian alat kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi antara lain kualitas pelayanan, kurangnya informasi tentang pemakaian, efek samping, kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi, serta akses masyarakat terhadap tempat pelayanan kontrasepsi.
6. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah :
a. Memperkuat KIE dan advokasi di berbagai tingkatan guna menyamakan persepsi tentang penggarapan Program Kependudukan dan KB ke depannya
b. Refreshing/pelatihan bagi Penyuluh KB/pelaksana operasional program KB di semua tingkatan guna meningkatkan kompetensi petugas dalam pengelolaan Program KB di Lini lapangan
c. Perlu dilakukan rekruitmen Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) agar terpenuhi jumlah 1 PKB untuk 1 desa
d. Peranan kader di lini lapangan makin ditingkatkan baik kader yang menangani kelompok kegiatan maupun UPPKS dengan pemberian dana operasional dan penghargaan
e. Melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, agar mereka mau dan mampu ikut mensukseskan penggarapan Program KB di wilayahnya
f. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang tugas PKB di lapangan (pedoman pelaksanaan tugas, KIE Kit, modul-modul tentang alat kontrasepsi serta hal-hal yang terkait dengan pengelolaan program KB)
g. Penyediaan dana operasional yang memadai dalam penggarapan Program KB di setiap tingkatan
h. Untuk menjaga kelangsungan program maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dalam pengelolaan program KB

Demikian hasil rumusan ini dibuat, agar dipedomani dalam pengelolaan Program KB di Provinsi Kalimantan Timur



Ttd

Tim Perumus